Dalam rapat kerja Fraksi PKS DPR RI yang digelar hari ini, salah satu tema yang dibahas adalah pertahanan. Ketua komisi I yang juga politisi PKS Mahfudz Siddik, mengatakan pembahasan dalam forum tertutup itu mencuat agar FPKS mengusulkan RUU Bela Negara atau Wajib Militer (Wamil).
“Raker ini akan putuskan RUU mana yang akan jadi usul Fraksi PKS ke Baleg (Badan Legislasi), salah satunya misal tadi ada yang mengusulkan RUU Bela Negara atau Wajib Militer (Wamil),” kata Mahfudz Siddik di sela raker FPKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Mahfudz menilai ada urgensinya Indonesia menerapkan wajib militer. Perspektif yang digunakan tidak hanya soal pertahanan, tapi soal membangun bangsa yang disiplin, kuat dan berkarakter.
“Wamil bukan hanya perspektif ancaman milter, tapi program wamil itu orang diajari tentang kedisiplinan, karakter, solidaritas, tanggungjawab, dan lainnya di tengah maraknya individualisme,” terang Mahfudz.
“Kalau lihat praktek negara lain seperti Singapura, begitu lulus SMA dia ikut program wajib militer setahun, baru setelah itu ikut universitas,” imbuhnya.
Namun Mahfudz mengatakan usulan ini masih sebatas ide. Pun jika disepakati, perlu kepala dingin dalam mengkaji RUU ini. Selain itu, RUU ini mungkin bersinggungan dengan RUU lain di komisi I seperti RUU Komponen Cadangan (Komcad) dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas).
Jika mendapat sambutan dari fraksi lain, maka PKS akan secara resmi mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu daftar seluruh rancangan UU yang harus dibahas DPR dalam satu masa periode.
“Program bela negara atau wamil akan berdampak sangat kuat bagi banyak hal, terutama kesiapan warga negara ketika suatu waktu dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan,” ucap ketua komisi I DPR dua periode itu.
(Detik.com).JKGR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar